HALLO INDONESIA, SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli melakukan peninjauan sejumlah ruas jalan kampung di kecamatan Koto Gasib. Kali ini, Bupati Afni melihat pengerjaan jalan Kampung Kuala Gasib, Dusun Lubuk Miyam, yang sebelumnya kondis jalan tersebut rusak berat.
Pembangunan akses jalan lintas Kampung merupakan komitmen Bupati Afni, lewat sentuhan pembangunan diharapkan warga merasakan manfaat infrastruktur terutama jalan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini kami turun kelapangan melihat secara langsung pengerjaan jalan Dusun Lubuk Miyam. Dulu jalan ini kondisinya rusak parah. Hari ini bisa kita lihat progres nya sudah hampir selesai,” ujar Bupati Afni, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan, warga pernah 6 bulan tidak keluar karena jalan terendam banjir, kondisi ini sudah puluhan tahun di rasakan masyarakat kampung ini.
Bupati Afni turun di dampingi Kepala Dinas Kadis PU Tarukim Ardi Irfandi mengecek progres pengerjaan. Jalan Dusun Lubuk Miyam ini akan di aspal sepanjang 3,2 kilometer dengan rincian 2,2 Base B dan 1 kilometer aspal.
“Seperti laporan Kadis PU tadi, saat ini masih proses pengerasan. Insya Allah jumat kalau tidak ada halangan sudah mulai memasuki tahap pengaspalan, semoga masyarakat terbantu dan senang karena mereka bisa merasakan mulusnya jalan di Kampungnya,” ungkap Bupati.
Warga Dusun Lubuk Miyam Narti (37) merasa senang jalan Kampungnya di perbaiki. Narti bilang sudah puluhan tahun jalan tersebut rusak parah, akhirnya di perbaiki.
“Alhamdulillah, jalan kampung kami akhirnya di perbaiki, tentu saya sangat senang, karena sudah puluhan tahun berharap jalan ini di aspal. Karena jalan ini akses satu-satunya menuju kecamatan,” ringkasnya.
Kepala Dinas PU Tarukim Ardi Irfandi mengatakan pembangunan jalan Dusun Miyam ini menggunakan APBD. Saat ini, pengerjaan sedang dilakukan pengerasan dan hampir selesai.
“Alhamdulillah pembangunan jalan ini bisa terlaksana berkat kolaborasi Pemkab Siak bersama Pemerintah pusat. Melalui dana insentif daerah yang disalurkan langsung oleh pemerintah pusat untuk daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tandas Ardi.
